Header Ads Widget

KPK

6/recent/ticker-posts

BADUNG PROPERTY sebagai EQUALIZING POWER pendapatan Daerah diluar sektor Pariwisata

 



Rencana terbentuknya BADUNG PROPERTY merupakam  langkah cerdas , visioner  & Futuristik dari BUPATI & DPRD BADUNG dalam memperkuat sektor dasar & infrastruktur serta sektor ekonomi kreatif, menuju perkuatan pendapatan daerah di luar sektor pariwisata (sektor tersier) 

Selama ini sektor pariwisata mengkontribusi lebih dari 65% Pendapatan Daerah Kab. Badung, hal ini tentu terlihat sangat timpang dg kontribusi sektor lainya terutama sektor dasar yakni pertanian dan sektor sekunder seperti infrastruktur yg sesungguhnya berpotensi besar mendongkrak pendapatan daerah jika di kelola dg atraktif, kreatif, inovatif & produktif. Saat ini sektor pertanian justru seperti kerakap tumbuh dibatu (hidup segan, mati tak mau) yg harusnya dibangunkan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya menuju kesejahteraan petani dan pendapatan daerah. Sedangkan sektor infrastruktur memegang peranan penting dlm upaya menjadi sarana pelancar dari sektor pertanian dan sektor lainya termasuk pariwisata, jadi hadirnya Bapro ini diharapkan bisa menjadi Equalizing power bagi pendapatan daerah, krn sektor pariwisata  sangat rentan dg kondisi dan perubahan situasi seperti saat pandemi covid ini  terlihat nyata pendapatan daerah mengalami kontraksi hingga titik nadir, sementara sektor lainya  terutama pertanian tidak menunjukkan kontribusi yg berarti dari perspektif pendapatan daerah. Oleh karena itu rencana hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama  Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Badung Properti, hal ini  merupakan langkah visioner dan Futuristik  Bupati & DPRD BADUNG dalam upaya mengequalizing  pendapatan daerah melalui potensi daerah yg memang sangat layak di tumbuh kembangkan. Diyakini jika Perumda  Bapro ini sudah terwujud maka, pengelolaan potensi pertanian & infrastruktur serta industri kreatif masyarakat akan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi yg significan diluar sektor pariwisata.  Sehingga jika terjadi keadaan darurat di sektor pariwisata, maka sektor yg lain yg dikelola oleh BAPRO akan menjadi  penyangga/buffer dan bahkan  bisa mendominasi pendapatan daerah diluar pajak &  retribusi . (Puspa Negara Pengamat Pariwisata &  Pertanian ). (Cahaya)