. BPD Desa Sayan,
. Babinsa Desa Sayan,
. Bimas Desa Sayan,
. Bandesa Desa Adat Sayan,
. Bandesa Desa Adat Penestanan,
. Kelihan Adat Se - Desa Sayan dan Penestanan,
. Kelihan Dinas se - Desa Dinas Sayan,
. LPM Desa Sayan,
. PKK Desa Sayan,
. Bankamdes Desa Sayan,
. Pekaseh se - Desa Sayan,
. Lansia Desa Sayan,
. Sekehe Teruna se - Desa Sayan.
Adapun Kegiatan srbagai berikut :
Reses DPD RI Senator Ibu Luh Jelantik, adalah kegiatan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di luar masa sidang, di mana mereka kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada.
Tujuan utama reses adalah :
Untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan,
Mengumpulkan berbagai masukan, dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Kegiatan Reses :
Selama masa reses, anggota Senator DPD RI melakukan berbagai kegiatan, antara lain :
Kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
Pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat,
seperti :
Tokoh masyarakat, Pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan.
Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik.
Manfaat Reses :
Reses memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara anggota DPD RI dengan masyarakat di daerah pemilihan.
Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan informasi yang berharga bagi anggota DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsi :
Legislasi, Pengawasan, dan anggaran di tingkat pusat.
Kewajiban Konstitusional :
Pelaksanaan reses merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap anggota DPD RI.
Contoh Kegiatan :
Dalam masa reses, anggota DPD RI dapat melakukan kunjungan ke berbagai lokasi seperti :
Kantor pemerintah daerah,
Kantor kepolisian,
Ke Desa-desa untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.
Dengan demikian, reses DPD RI merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan memastikan bahwa suara masyarakat terwakili dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
