Koran Pemberitaan Korupsi ( KPK ) Sidoarjo.
kebijakan umum percepatan belanja daerah 2026 di tekankan oleh menteri keuangan agarbelanja K/L dan Pemda termasuk BKK tidak menumpuk di akhir tahun, arahan menteri keuangan ini agar realisasi belanja harus merata sepanjang tahun 2026 untuk stabilitas ekonomi berdampak langsung terhadap masuk ( ketahanan pangan, budidaya pertanian, perdagangan, pariwisata dan sampah) dengan sistem pengajian proposal dan pelaporan di lakukan secara digital melalui sistem elektronik, kemitraan mengundang universitas atau lainnya sebagai pendampingan.
pemerintah desa wonopelintahan beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi perubahan belanja Anggaran tahun 2026 BKK dan BKP di hadiri oleh Bapak Camat Prambon, Pendamping desa, RT, RW dan segenap Lembaga Desa lainnya.
sementara itu Pak Joko Kepala Desa Wonoplitahan Prambon Sidoarjo di konfirmasi media menjelaskan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyepakati anggaran belanja BKK dan BKP tahun 2026, sekarang ini era Transparansi Anggaran dan program, sehingga segala sesuatu kalau sudah direncanakan bersama maka pelaksanaannya akan lancar tanpa kendala, kita mengupayakan perjalanan setiap program desa berjalan sebaik mungkin dengan meminimalisir kendala lapangan sekecil mungkin.
(Cahaya)
